Surabaya, metrotvjatim : Tugas Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membangun jutaan rumah rakyat melalui program 3 juta rumah tampaknya tidak mudah. Sebab terdapat berbagai masalah dan tantangan di sektor perumahan yang masih harus segera diselesaikan.
Wakil Ketua Umum DPP Apersi Bambang Setiadi mengatakan, sudah hampir 6 bulan digaungkan, program 3 juta rumah dinilai belum ada kejelasan. Pihak Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) masih menunggu blueprint program 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Bambang menegaskan bahwa DPP Apersi selalu mendukung program pemerintah, tapi sikap kritis tetap jalan.
Halal bihalal Apersi yang digelar pengurus DPD Apersi Jawa Timur di Hotel Sangrila Surabaya, 23 April 2025, tidak sekedar ajang bertemu para anggota dan pengurus. Namun juga untuk menggali isu-isu terkini terkait industri properti, terutama target program 3 juta rumah.
Bambang menilai selama hampir setengah tahun Kementerian PKP dibentuk, program yang dijalankan terkait perumahan bagi masyarakat belum ada arah dan tidak dapat dirasakan.
“Pada prinsipnya kita sebagai asosiasi yang membidangi urusan bidang perumahan, baik itu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang digabung dalam sebuah Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP), kemudian rumah komersil, tentu menyambut baik program pemerintah yang 3 juta unit rumah ini,” kata Bambang.
Pelaku pembangunan rumah FLPP atau MBR adalah pengusaha-pengusaha lokal, yang harus dijaga. Mereka harus ditumbuh kembangkan agar ekonomi lokal ikut membaik. Mulai pengembang, tukang kayu, supplier lokal, material lokal, tukang air , tukang tembok, bisa berkolaborasi menjadi satu kekuatan dan menjadi solusi di tiap-tiap daerah.
Program tahunan pembangunan rumah FLPP yang selama ini sudah berjalan kurang lebih kisaran 250 ribu unit setahun di seluruh Indonesia
“Maka jika ditambah dengan program pemerintah Prabowo, 3 juta rumah, Apersi menyambut baik. Nantinya target 3 juta rumah itu terdiri dari 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Sebagai asosiasi sudah melakukan teknis pembangunan di berbagai bidang terutama dalam bingkai NKRI,” tambah Bambang.
Persoalannya, program 3 juta unit rumah ini belum ada panduan, koridor, roadmap, atau tahapan. Jadi belum ada yang mesti dikerjakan. Sisi lain yang sekarang sedang dikerjakan tetap program FLPP atau MBR sebanyak 220 ribu unit di tahun 2025.
Bambang berharap program tersebut banyak side effect-nya yang positif. Sehingga masyarakat bisa bergairah terhadap bisnis ini. Uangnya bisa masuk ke negara lewat pajak-pajak. Mulai dari PPN, PPH, BPHTB, PNBP, masuk lagi ke negara. Turut serta mengurangi beban pemerintah berupa penyerapan tenaga kerja.
Pemerintah harus mendorong menjadi program strategi nasional. Karena banyak melibatkan institusi dan stakeholder. Mulai perizinan, pertanahan, lingkungan, dan juga investasi.
“Kita sudah teruji di zaman Covid yang masih bertahan, yaitu proyek pembangunan developer MBR. kalau yang rumah-rumah mewah komersil yang harganya diatas Rp 500 juta ke atas, sudah agak repot,” jelas Bambang.
