Surabaya, Metrotvjatim.com- Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, hari ini melakukan pemeriksaan terhadap empat orang orang pejabat Kebun Binatang Surabaya, terkait perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS).
Keempat orang tersebut terdiri dari satu anggota Badan Pengawas (Bawas), dua direksi, dan satu Kepala Departemen Keuangan KBS. Mereka dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait perkara yang tengah didalami penyidik.
Menjelang pemeriksaan kliennya, Kuasa hukum empat pejabat KBS, Masbuhin, menyinggung adanya dugaan permintaan uang, janji, pencatutan institusi kejaksaan, hingga penghentian perkara yang diduga melibatkan oknum pengacara.
“Faktanya ada dugaan janji menutup perkara, ada dugaan permintaan uang, ada dugaan pencatutan nama Korps Adhyaksa di Perak dan di Kejati. Kami yakin seyakin-yakinnya semua itu kebohongan,” ujar Masbuhin, Rabu 18 November 2026.
Meski demikian, pihaknya menegaskan pengungkapan dugaan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya langkah hukum lebih lanjut yang akan dilakukan pihaknya, apabila ditemukan dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan persoalan dana KBS.
Selain itu, Masbuhin juga membantah kliennya memperoleh keuntungan pribadi dari dana yang kini menjadi bagian penyidikan. Menurutnya, pencairan dana perusahaan terjadi dalam situasi krisis dan dipicu kekeliruan prosedur administratif untuk menjaga stabilitas operasional KBS.
“Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan,” tegasnya.
Masbuhin melanjutkan, keputusan pencairan dana tersebut dilatarbelakangi kepanikan dan keinginan menjaga keberlangsungan operasional kebun binatang, termasuk memastikan aktivitas konservasi dan kesejahteraan satwa tidak terganggu.
“Perlu kami jelaskan bahwa capaian keuangan KBS pada periode 2025–2026. Jajaran pengelola perusahaan berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp5.048.479.469 kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD),” Terang Masbuhin.
Menurutnya, kontribusi dividen tersebut menjadi capaian yang belum pernah terwujud selama periode 2013 hingga 2024.
Terkait proses hukum yang berjalan, Masbuhin memastikan keempat kliennya bersikap kooperatif sejak perkara mulai bergulir pada Maret 2026. Sejumlah dokumen pembukuan, bukti transaksi, hingga keterangan kronologis disebut telah diserahkan kepada penyidik.
Dia pun menyampaikan apresiasi terhadap jajaran penyidik Pidsus Kejati Jatim yang dinilai bekerja secara profesional, objektif, dan humanis.
Sementara itu, dugaan permintaan uang, janji penghentian perkara, dan pencatutan nama institusi kejaksaan yang disampaikan Masbuhin masih memerlukan pendalaman serta konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Proses penyidikan perkara dugaan penyimpangan anggaran KBS sendiri masih berlangsung di Kejati Jatim. (Dosi)

