Sidoarjo, Metrotvjatim.com- Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda di Kabupaten Sidoarjo menunda keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi hendak menjadi tentara bayaran di Rusia pada Rabu 18 November 2026. Keduanya dicegah berangkat setelah petugas menemukan kejanggalan keterangan perjalanan serta indikasi perekrutan militer dari media sosial.
Kepala Kantor Imigrasi Juanda, Agus Winarto, mengatakan pihaknya awalnya curiga karena keterangan kedua WNI tidak sesuai dengan data perjalanan dan ditemukan riwayat pembatalan tiket pada 7 November 2026. Saat diperiksa, mereka berdalih akan berlibur ke Thailand selama 10 hari melalui Singapura.
”Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama sepuluh hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran,” kata Agus dalam keterangan resminya, Jumat 20 November 2026.
Dalam pemeriksaan lanjutan, kedua WNI mengaku mendapat tawaran kerja sebagai petugas keamanan (security) di Rusia melalui Facebook. Namun, riwayat percakapan dengan pihak perekrut mengarah pada aktivitas militer.
Petugas kemudian mengenakan status Not OK to Board atau penundaan keberangkatan terhadap keduanya. Selanjutnya, kedua WNI diserahkan kepada Satgas PAM dan dilimpahkan ke Polda Jawa Timur untuk pendalaman kasus.
Menanggapi kasus ini, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko meminta warga berhati-hati terhadap tawaran kerja bergaji besar di luar negeri yang beredar di media sosial. Ia menekankan pentingnya memeriksa legalitas perusahaan, kejelasan tugas, dan prosedur resmi penempatan kerja luar negeri.
”Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga kehilangan nyawa,” ujar Hendarsam.
Ia mengingatkan, merujuk Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika masuk ke dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Menurut Hendarsam, kondisi tersebut berpotensi membuat seseorang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) apabila tidak memegang kewarganegaraan lain, sehingga berdampak luas pada masa depannya.
Hendarsam menambahkan, pemeriksaan keimigrasian dilakukan untuk melindungi keselamatan warga sekaligus menjaga kepentingan dan kedaulatan nasional, bukan untuk mempersulit perjalanan masyarakat. (HS)

