Mojokerto, metrotvjatim.com : Unjuk rasa ratusan kepala desa dan perangkatnya yang memprotes pemangkasan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) 2026 di Mojokerto, diwarnai saling adu dorong dengan aparat keamanan, Rabu, 24 Desember 2025.
Pantauan di lapangan massa yang tergabung dalam Pamong Majapahit ini datang ke depan Pendopo Kabupaten Mojokerto sejak pagi. Mereka silih berganti melakukan orasi dan membentangkan spanduk tuntutan kepada Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra.
Beberapa perwakilan akhirnya dipersilakan masuk untuk melakukan audiensi. Namun bukan bupati yang menemui, melainkan Sekda Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko. Massa yang buat kecewa akhirnya terlibat adu dorong dengan aparat.
Aksi saling dorong ini akhirnya dapat diredam setelah koordinator aksi meminta semuanya untuk menahan diri dan tidak berbuat anarkis. Massa pun akhirnya kembali melakukan orasi mendesak agar ADD 2026 tak dipangkas.
Massa dari Pamong Majapahit ini memprotes pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 yang berdampak pada turunnya pendapatan tetap (siltap) secara drastis. Dana yang dipangkas tersebut membuat pemerintah desa kelabakan membayar gaji perangkat.
“Hasil audiensi tidak menemukan titik temu. Kita akan menunggu sampai Bupati menemui kita, agar bisa ada solusi,” kata Sunardi, Kades Temon, Kecamatan Trowulan.
Rincian besaran pemangkasan perbandingan dari tahun 2025 dan 2026 hingga saat ini masih belum dijelaskan oleh Pemkab Mojokerto. “Untuk itu kita minta kejelasan kepada bupati secara langsung,” ujarnya.
Sampai saat ini ratusan pendemo masih bertahan di depan Kantor Pemkab Mojokerto. Mereka menunggu kepastian dan kehadiran langsung Bupati Mojokerto untuk menemui mereka dan menjawab tuntutan terkait pemangkasan ADD.
