Jakarta: Posisi cadangan beras yang terus berkontraksi menjadi alasan utama mengapa pemerintah kerap kali mengambil kebijakan impor beras.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani mengungkapkan cadangan pangan pemerintah sejak 2023 didatangkan dari luar (impor) karena produksi dalam negeri yang mengalami kontraksi turun.
Dari data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), selama delapan bulan terakhir produksi beras berada dibawah angka kebutuhan rata-rata beras nasional.
“Kebutuhannya kan 2,5 juta ton per bulan. Kenapa di perlu dilakukan penguatan cadangan pangan pemerintah karena sudah diperintahkan di Perpres 125 Tahun 2022 dan memang pemanfaatannya pun hanya untuk intervensi pemerintah salah satunya SPHP yang harganya dikontrol HET,” kata Rachmi di Forum Merdeka Barat, dilansir Media Indonesia, Selasa, 5 Maret 2024.
Cadangan Beras Pemerintah
Impor beras yang belakangan dilakukan oleh pemerintah, jelas dia, akan digunakan hanya untuk cadangan beras pemerintah (CBP)
“Jadi tidak langsung masuk ke pasar, jadi dikendalikan oleh pemerintah dalam hal ini Bapanas menugaskan Bulog,” ujar dia.
Kemudian, sambung dia, pada saat musim panen datang Bulog mempunya tanggung jawab membeli produk petani agar Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini sudah di angka 120 itu tidak turun.
“Karena kita punya tugas di tengah-tengah, menjaga petani tetap happy, untung, sejahtera dengan kegiatan budidayanya kemudian juga menjaga konsumen. Jadi tidak boleh terus impor itu membuat petani rugi,” jelas dia.
(Naufal Zuhdi)
