Mojokerto, metrotvjatim : Pemkab Mojokerto, Jawa Timur, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran 2026 di Pendopo Graha Majatama, Pemkab Mojokerto, Kamis (27/03/2025).
Dalam kegiatan tersebut terdapat 5 poin penting yang menjadi pembahasan utama. Beberapa poin penting tersebut menyangkut tentang isu-isu sosial dan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto.
“Mengenai isu-isu sosial dan pusat pemerintahan. Dengan semangat pemindahan pusat pemerintahan yang baru dan banyak hal yang perlu kita lakukan kedepannya untuk Mojokerto yang lebih baik lagi,” kata Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra.
Lima isu strategis tersebut yakni:
- dibidang kualitas sumber daya manusia meliputi peningkatan layanan dan akses pendidikan yang merata. Pemerataan penyediaan fasilitas layanan kesehatan. Peningkatan layanan balita gizi buruk dan stunting.
- Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
- Isu strategis bidang ekonomi dan infrastruktur yang meliputi penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru pada pusat pemerintahan baru dan daerah sekitar berbasis Peningkatan Kontribusi terhadap PDRB.
- Isu strategis tatakelola pemerintahan dan layanan publik meliputi optimalisasi digitalisasi layanan serta kompetensi dan kapasitas ASN dalam menunjang pelayanan publik. Penanganan Misinformasi dan disinformasi.
- Isu Strategis bidang Lingkungan Hidup dan Bencana Alam yang mencakup penanganan dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ketangguhan terhadap Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrim
Pria yang akrab disapa Gus Barra ini menjelaskan, dalam dunia pendidikan misalnya, masih banyak masalah yang harus dituntaskan. Seperti angka putus sekolah dan pemerataan tenaga pendidik.
Sedangkan dalam dunia kesehatan, banyak yang dibahas mengenai kematian ibu, gizi buruk, stunting, serta penyebaran penyakit menular dan tidak menular.
Selain itu permasalahan sosial lain, seperti permukiman yang tidak layak huni serta lingkungan yang kumuh. Selain itu permasalahan pelayanan sosial, terdapat disabilitas yang miskin dan tidak terpenuhi hak mendasarnya.
“Saya harap permasalahan di sektor lain agar dicermati oleh para kepala perangkat daerah berdasarkan data identifikasi permasalahan yang telah dikaji dalam berbagai aspek pembangunan,” imbuh Gus Barra.
Musrenbang ini menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 mendatang. “Total semua usulan belanja mencapai Rp 3,85 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp 1,03 triliun apabila semua usulan diakomodasi,” pungkasnya.
