Shenzhen: Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Uni Eropa beradaptasi dengan dampak ekonomi dari sanksi terhadap Rusia, seraya mengatakan bahwa kebijakan tersebut juga memungkinkan kapasitas industri dan daya saing negara-negara Eropa.
Berbicara dalam KTT CEO Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik ( APEC ) di Shenzhen, Tiongkok, Rabu, 18 November 2026, Putin menyebut pasokan energi Rusia telah berkontribusi terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi Eropa.
“Uni Eropa tidak mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut, termasuk dengan keputusan sukarela untuk meninggalkan pasar kami dan memutus pasokan sumber daya energi Rusia yang murah dan stabil, yang selama puluhan tahun menjamin kemakmuran mereka,” kata Putin, merujuk pada sanksi terhadap Rusia.
Ia menambahkan, Eropa kini kehilangan potensi industri dan daya saing, sekaligus menghadapi peningkatan defisit anggaran, utang, dan inflasi.
“Semua ini menjadi beban berat bagi dunia usaha dan warga Eropa. Standar hidup mereka terus menurun secara konsisten dan memprihatinkan di kawasan zona euro,” ujarnya, seperti dilansir dari Viory.
Putin juga menilai pengaruh ekonomi global kini bergeser ke kawasan Asia-Pasifik. Dia menggambarkan kawasan tersebut sebagai pusat utama industri dan teknologi dunia.
Menurut Putin, negara-negara anggota APEC menyumbang lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) global dan mencakup sekitar 36 persen populasi dunia. Dia menambahkan, negara-negara berkembang di Asia kini menjadi penggerak utama inovasi dan perkembangan teknologi.
Putin mengatakan perubahan keseimbangan ekonomi global mendorong negara-negara untuk memperkuat stabilitas dan membangun model pembangunan yang lebih mandiri.
Dia juga membantu kinerja ekonomi Rusia di tengah sanksi negara-negara Barat. Menurut Putin, tekanan eksternal justru mendorong peningkatan produksi dalam negeri, pengembangan teknologi, dan produktivitas tenaga kerja.
Putin mengklaim PDB Rusia meningkat 10 persen dalam tiga tahun terakhir. Dia juga menyebut tingkat kemiskinan berada di angka 2,3 persen, sementara utang pemerintah tetap di bawah 17 persen.

