Surabaya, metrotvjatim.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Nominal ini naik Rp283.119,32 atau 11,57 persen dibandingkan UMP tahun 2026 dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang diteken di Surabaya pada 21 November 2026.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Gubernur Khofifah, Minggu (22/11).
Khofifah menjelaskan, kebijakan pengupahan 2027 disusun dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan ekonomi, serta keberlangsungan kesempatan kerja. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli pekerja dan kemampuan dunia usaha agar aktivitas ekonomi serta penyerapan tenaga kerja tetap terjaga.
“Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” kata Khofifah.
Dalam proses penghitungannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengacu pada sejumlah indikator ekonomi, antara lain inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,82 persen. Kenaikan UMP sebesar 11,57 persen ini tercatat berada di atas laju inflasi.
Selain indikator makroekonomi, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan estimasi KHL 2026, standar kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan. Dengan penetapan UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, rasio pemenuhan UMP terhadap KHL 2026 meningkat menjadi 72,94 persen, naik dari posisi 65,38 persen pada tahun 2026.
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” terangnya.
Lebih lanjut, Khofifah menilai perbandingan upah antarprovinsi tidak cukup hanya melihat angka nominal, melainkan harus memperhitungkan KHL dan karakteristik ekonomi tiap daerah. Secara nominal, UMP Jawa Timur 2027 sebesar Rp2,73 juta berada pada kisaran yang berdekatan dengan DI Yogyakarta (Rp2.725.000) dan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (Rp2.655.454). Sementara dari sisi rasio UMP terhadap KHL, Jawa Timur yang mencatatkan angka 72,94 persen berada di atas Jawa Tengah (71 persen) dan Jawa Barat (70,62 persen).
Mengingat Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang beragam, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 akan dilakukan melalui mekanisme tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Jika UMK telah ditetapkan, maka besaran upah yang berlaku di wilayah tersebut adalah UMK.
Di sisi lain, Khofifah menekankan bahwa kesejahteraan pekerja tidak hanya bergantung pada kenaikan upah nominal, tetapi juga pengendalian biaya hidup. Oleh karena itu, Pemprov Jatim terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, keterjangkauan transportasi, serta akses layanan dasar guna menekan inflasi dan melindungi daya beli masyarakat.
Menjelang pemberlakuan kebijakan baru ini, Khofifah meminta kalangan pengusaha segera mempersiapkan penyesuaian sistem pengupahan. Ia juga mendorong perusahaan membangun komunikasi terbuka dengan pekerja demi menciptakan hubungan industrial yang kondusif.
“Saya minta pengusaha menyiapkan penyesuaian penggajian sebelum ketentuan ini berlaku dan menjelaskan pelaksanaannya kepada pekerja. Dengan komunikasi yang terbuka, pekerja mendapat kepastian atas upahnya dan hubungan industrial tetap terjaga,” pungkasnya.

