Sidoarjo, Metrotvjatim.com- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo bersama unsur TNI-Polri menggelar penertiban bangunan liar (bangli) di sepanjang frontage road segmen Gedangan, Senin pagi 16 November 2026. Operasi penertiban ini dilakukan guna mengoptimalkan fungsi infrastruktur jalan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Kepala Satpol PP Sidoarjo, Yany Setyawan, mengungkapkan bahwa dalam penertiban kali ini petugas menyasar sisa bangunan liar yang masih berdiri. Dari total sekitar 180 lebih bangunan liar di kawasan tersebut, sebagian besar pemiliknya telah melakukan pembongkaran secara mandiri.
”Pada pagi hari ini kita melaksanakan penertiban di sepanjang frontage road segmen Gudangan. Dari sekitar 180 lebih bangunan liar, hari ini kita menertibkan sekitar 25 bangunan yang masih berdiri. Alhamdulillah, sebagian besar warga sadar dan melaksanakan pembongkaran secara mandiri,” ujar Yany Setyawan di lokasi kegiatan.
Untuk mengamankan jalannya penertiban, pihak Satpol PP mengerahkan kekuatan gabungan berskala besar. Pengamanan melibatkan sekitar 400 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, serta anggota internal Satpol PP Sidoarjo.
Terkait adanya bangunan yang masih berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM), Yany menegaskan bahwa pihaknya mengambil langkah persuasif dengan menunda pembongkaran sementara waktu. Pemerintah daerah akan segera memanggil pihak pemilik untuk berkoordinasi dan bermusyawarah terkait pemanfaatan aset serta penyelesaian melalui mekanisme ganti untung.
”Untuk bangunan yang masih ber-SHM, sementara penertibannya kita lepas dulu. Nanti kita akan panggil yang bersangkutan untuk dikoordinasikan bagaimana pemanfaatan aset itu, tentunya peran serta pemerintah dan pimpinan kami akan mengambil kebijakan dalam rangka penyelesaian melalui negosiasi ganti untung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yany menambahkan bahwa fokus penertiban saat ini dipusatkan di segmen Gedangan. Langkah penertiban lanjutan untuk segmen-segmen berikutnya akan disesuaikan kembali setelah proses pembangunan fisik seperti flyover serta tahap negosiasi ganti rugi rampung diselesaikan. (HS)

