Jakarta: ASEAN Economist UOB Enrico Tanuwidjaja menilai Menteri Keuangan yang baru Suahasil Nazara memiliki ruang untuk melakukan realokasi dan rekalibrasi anggaran, terutama untuk memperkuat sektor kesehatan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pendidikan.
Menurut Enrico, kondisi fiskal Indonesia saat ini masih relatif terjaga. Namun, terdapat sejumlah pos anggaran yang perlu dikaji kembali agar kebijakan fiskal dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap perekonomian.
“Anggaran kesehatan, UMKM, dana desa ini kekecilan. Jadi, perlu realokasi, rekalibrasi itu harus dikerjakan di sectoral spending,” ujar Enrico, memberikan tanggapan terkait tantangan yang dihadapi Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 16 September 2026.
Dalam diskusi bertajuk “Reclaiming Global Trust: Indonesia’s Investment Agenda for a Volatile World”, Enrico menilai kondisi defisit fiskal juga masih terkendali.
Hingga Juni, defisit fiskal masih di bawah satu persen sehingga masih terdapat ruang belanja hingga akhir tahun, asalkan tetap menjaga batas defisit tidak melebihi tiga persen dari PDB.
“Di fiskal masih oke, defisit kita di Juni oke, di bawah satu persen. Dan masih lima bulan lagi akhir tahun, jadi enggak breach ke tiga persen,” katanya.
Per Juni 2026, menurut data Kementerian Keuangan, APBN membukukan defisit sebesar Rp196,5 triliun, atau setara dengan 0,76 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Evaluasi anggaran untuk dorong ekonomi
Selain melakukan realokasi anggaran, Enrico menyoroti perlunya evaluasi terhadap anggaran pendidikan, termasuk mengenai kesejahteraan guru. Menurutnya, terdapat ruang untuk memperbaiki besaran gaji guru agar lebih sesuai dengan kondisi pasar dan industri.
“Misalnya gaji guru, itu kan ada ruang untuk di-improve, dan ini bisa dikaji ulang agar mereka bisa dinaikkan, atau sesuai dengan market price. Itu akan berdampak,” kata dia.
Pos anggaran UMKM, kata Enrico juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurut dia, pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan (confidence) untuk membangun kepercayaan (trust) di tengah pelaku usaha dan masyarakat agar roda ekonomi bergerak.
Pemerintah dalam APBN 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen, namun dengan potensi dorongan hingga enam persen tahun ini. Adapun, defisit APBN 2026 diproyeksikan di kisaran 2,85 persen terhadap PDB.
Sementara itu, Suahasil dalam serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Selasa, 15 September 2026, menyatakan komitmennya untuk menjaga APBN agar menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Ia menjelaskan manfaat APBN bagi masyarakat dan perekonomian diwujudkan melalui berbagai aktivitas ekonomi, antara lain konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, serta kegiatan ekspor. Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, APBN diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia.
