Kota Malang, Metrotvjatim.com – Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi unjuk rasa berskala besar di kawasan Balai Kota Malang pada Rabu (28/10/2026). Ratusan massa berkumpul untuk melakukan evaluasi kritis terhadap dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi yang mengusung tema “Bakar Kekuasaan Prabowo-Gibran, Padamkan Api Karhutla” ini, konsolidasi massa memaparkan analisis komprehensif atas berbagai ketimpangan sosio-ekonomi, ekologi, serta supremasi hukum yang dinilai kian memburuk selama dua tahun terakhir. Demonstrasi tersebut menghasilkan manifesto perjuangan yang terangkum dalam enam tuntutan strategis dan satu seruan politik nasional.
Pimpinan kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Ardan, menegaskan bahwa pergerakan ini dipicu oleh kegagalan sistematis rezim dalam menjamin hak-hak mendasar warga negara. Berdasarkan konsensus seluruh komponen gerakan, berikut adalah perincian enam tuntutan utama yang dilayangkan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Tuntutan pertama, menetapkan bencana karhutla sebagai bencana nasional, memulihkan hak-hak korban, serta menindak korporasi besar yang dinilai menjadi penyebab kebakaran hutan. Massa menilai penanganan bencana harus disertai pemulihan bagi warga terdampak dan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Kedua, massa menuntut penurunan harga bahan pokok, pajak, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan, sekaligus memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi rakyat terpenuhi. Tuntutan ini berkaitan dengan beban ekonomi masyarakat yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
Ketiga, mereka mendesak penyediaan lapangan kerja yang layak dan berkualitas, kenaikan upah, serta penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya atau outsourcing. Keempat, pemerintah diminta menyediakan tanah, modal, dan teknologi bagi kaum tani, nelayan, serta masyarakat miskin perkotaan agar memiliki akses lebih baik terhadap sumber penghidupan.
Tuntutan kelima adalah menghentikan penjarahan anggaran negara, mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta membubarkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sementara itu, tuntutan keenam mencakup pengembalian militer ke barak, pengadilan terhadap pelanggar hak asasi manusia (HAM) berat, serta pembubaran Batalyon Pembangunan atau YonTP.
Selain enam tuntutan tersebut, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyampaikan satu seruan umum kepada masyarakat Indonesia. Ardan mengatakan, pihaknya mengajak rakyat membangun kekuatan politik bersama melalui pembentukan komite perlawanan rakyat di berbagai kota dan daerah.
“Karena kita susah lagi berharap kepada rezim yang berkuasa hari ini, makanya kami dari Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membangun satu kekuatan politik, membangun komite perlawanan rakyat di berbagai kota dan daerah untuk merebut kesejahteraan dan untuk melawan penindasan dari rezim ini,” ujar Ardan, Rabu (28/10/2026).
Melalui penyampaian aspirasi di Kota Malang ini, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menegaskan bahwa momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi titik balik koreksi total atas arah kebijakan nasional. Gerakan ini memastikan bahwa aksi jalanan dan pembentukan komite perlawanan akan terus digelorakan selama pemerintah belum mengambil langkah konkret untuk menjawab enam tuntutan tersebut.
Seruan tersebut, lanjutnya, ditujukan untuk memperkuat konsolidasi gerakan rakyat agar mampu memperjuangkan kesejahteraan sekaligus melawan berbagai bentuk penindasan yang mereka soroti. (Aga)
