Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) menilai hak menyatakan pendapat (HMP) menjadi pilihan untuk membenarkan polemik penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut aspirasi penggunaan hak tersebut terus bergulir dari berbagai kalangan masyarakat.
“Banyak yang kemudian menganjurkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini melihat berbagai persoalan yang muncul terkait dengan putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 terkait dengan syarat usia, dan kemudian akrobat hukum terkait dengan syarat sekurang-kurangnya berijazah SMA,” ujar Hasto dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Selasa 10 November 2026.
Hasto mengatakan aspirasi itu datang dari sejumlah kalangan, mulai dari guru besar hingga kelompok masyarakat sipil. Selain itu, dialog lintas fraksi juga telah dilakukan untuk membahas polemik tersebut.
“Melihat dari berbagai aspirasi, dari para guru-guru besar, dari masyarakat sipil, kemudian juga dialog lintas fraksi telah dilakukan.Sehingga banyak yang kemudian menganjurkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini,” ujar Hasto.
Ia juga menyiratkan dugaan kecurigaan kekuasaan yang menurutnya terjadi dalam proses politik yang mengantarkan Gibran sebagai calon wakil presiden saat itu.
“Berbagai macam kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu,” katanya.
Hasto menyebut PDIP terus mendengarkan berbagai aspirasi terkait persoalan tersebut. Ia menilai hak menyatakan pendapat merupakan instrumen penting yang dimiliki DPR untuk menanggapi aspirasi masyarakat.
“Dalam konteks ini, suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, sehingga ini menjadi suatu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Hasto.
