Jakarta: Divisi Propam Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa, 10 November 2026. Sidang ini untuk sanksi memutuskan etik usai menjadi tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap sdr AS oleh Div Propam Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.
Namun, Isir belum mengungkap lebih rinci susunan Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang akan memimpin sidang tersebut. Termasuk, soal mekanisme sidang apakah akan diadakan secara terbuka atau tertutup.
Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahri Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh-tokoh politik media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Pembuatannya dilakukan pada kurun waktu tahun 2025-2026.
Penyadapan tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum. Selain itu, para tersangka melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Tersangka Irjen SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri dan memberikan izin untuk penyadapan serta penghapusan hasil penyadapan.
