Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut ketersediaan tenaga spesialis di bidang kesehatan mental masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Jumlah dokter spesialis jiwa yang ada saat ini masih jauh dari standar aman jika dibandingkan dengan total populasi penduduk nasional.
“Jumlah tenaga kesehatan di bidang kesehatan jiwa dan disabilitas di Indonesia masih perlu pemenuhan. Sistem kita, SISDMK 1 September 2026 itu menunjukkan bahwa kita baru memiliki 1.495 psikiater. Kalau dibagi 280 juta penduduk, itu 1/180.000, padahal WHO mintanya 1/30.000,” kata Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Oktober 2026.
Endang mengungkapkan, layanan kesehatan jiwa di tingkat dasar seperti Puskesmas juga masih terbatas. Kondisi ini menuntut percepatan perluasan akses agar masyarakat di seluruh daerah dapat menjangkau fasilitas kesehatan jiwa dengan mudah.
“Saat ini meskipun sudah meningkat, tapi baru 64% Puskesmas atau 6.549 yang mampu layanan jiwa, 932 sudah mulai Puskesmas ramah penyandang disabilitas, jadi ini masih baru kita mulai jadi masih cukup sedikit,” ujar Endang.
Keterbatasan fasilitas rujukan tingkat lanjutan juga terlihat pada rumah sakit umum. Selain jumlahnya yang belum mencukupi, sebaran fasilitas kesehatan jiwa masih terpusat di Pulau Jawa.
“1.450 Rumah Sakit Umum memiliki layanan jiwa, tapi 56%-nya terkonsentrasi di Pulau Jawa. RSUD kita juga baru 249 yang memiliki psikiater,” papar Endang.
Guna mengatasi hambatan tersebut, pemerintah mengutamakan pendekatan promotif dan preventif sebelum tindakan kuratif diberikan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan psikologis masyarakat sejak dini.
“Menjawab tantangan tersebut, Kemenkes melakukan penguatan terutama pada promotif dan preventif, tentunya juga terus mengupayakan kuratif dan rehabilitatif. Salah satunya saat ini kita sudah melakukan orientasi pertolongan pertama pada luka psikologis di 38 provinsi dan sudah menjangkau 851.486 organisasi kita dan 8.073 sekolah,” jelas Endang.
Selain itu, Kemenkes mengintegrasikan skrining kesehatan mental dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat luas, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan nifas.
“Kita juga sedang memasukkan skrining kesehatan jiwa pada CKG dan pada pelayanan ibu hamil dan ibu nifas. Dan kita sudah men-skrining 71,8 juta penduduk dengan hasil 1,2% dugaan gejala depresi serta 0,9% gejala kecemasan,” tutur Endang.
Kemenkes turut meluncurkan empat seri buku saku skrining kesehatan jiwa sebagai rujukan praktis tenaga medis di lapangan. Langkah ini dirancang untuk mengatasi keraguan nakes saat menemukan indikasi masalah kejiwaan pada pasien.
“Kami laporkan setelah CKG kita ketemu banyak masalah kesehatan jiwa tapi tenaga kesehatannya masih apa, masih gamang, kalau sudah ketemu harus bagaimana. Jadi kita buatkan ada empat buku dari Direktorat Kesehatan Kelompok Rentan menyiapkan bersama teman-teman semuanya di sini, para ahli tentunya dari berbagai organisasi profesi terlibat,” kata Endang. (Metrotvnews.com/Afifah Alfina)
