Malang, Metrotvjatim.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengklaim bahwa tingkat keracunan pada siswa penerima program makan bergizi gratis mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dikarenakan sejumlah langkah yang telah dilakukan selama empat bulan kebelakang, saat ia mulai menduduki jabatan barunya ini. Mantan wamentan ini juga meminta peran aktif masyarat dalam melakukan pengawasan dan kritik atas kualitas program MBG.
Hal ini diungkapkan Sudaryono selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saat menghadiri acara Munajat Kebangsaan yang bertempat di Pondok Pesantren dan Perguruan Agama Islam (PPAI) Ketapang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
“Sejauh ini memang sudah menurun. Memang betul masih ada satu atau dua kejadian. Saya juga meminta maaf apabila masih ada kejadian seperti itu. Namun, secara keseluruhan sudah cukup lumayan menurun,” ujar Sudaryono.
Ia menegaskan, dalam kepemimpinannya sebagai Kepala BGN ini, telah melakukan sejumlah transformasi program, yang ia namai MBG 2.0 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan, keamanan pangan, dan tata kelola program.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendorong agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga pada kualitas dan manfaat yang diterima masyarakat.
Transformasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pelaksanaan MBG, sekaligus mendorong program agar semakin efektif dalam menjawab kebutuhan penerima manfaat. MBG 2.0 menjadi perhatian publik karena menyangkut masa depan program gizi nasional yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Setelah aspek keamanan terpenuhi, BGN juga memastikan makanan yang disalurkan benar-benar diterima oleh sasaran yang telah ditetapkan. Intinya, keamanan pangan menjadi prioritas nomor satu. Yang kedua, harus tepat sasaran,” tuturnya.
Selain itu, aspek tata kelola yang menjadi fondasi keberlanjutan program, adalah akurasi data penerima manfaat, perencanaan kebutuhan bahan baku, serta kesesuaian jumlah makanan dengan kebutuhan di lapangan merupakan faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan.
Di sisi operasional, keamanan pangan tetap menjadi prioritas. Proses pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku agar makanan yang diterima penerima manfaat tetap aman dan berkualitas.
Ia menegaskan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan bila terjadi buruknya kualitas MBG diharapkan mampu menjadi solusi untuk peningkatan mutu program prioritas Presiden ke 8 Republik Indonesia ini.
Sudaryono juga bakal menindak tegas para mitra pengelola dapur SPPG agar menjalankan Standar Operasional yang telah ditentukan. Sehingga kasus keracunan MBG yang disebabkan oleh salah kelola pemasakan yang berasal dari bahan yang tidak sesuai standar yang ditentukan BGN.
“Di Malang kemarin, kami menduga bahan bakunya tidak dalam kualitas yang baik. Kemudian disimpan dengan cara yang salah dan tidak sesuai SOP,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini BGN masih melakukan pemeriksaan dan pengelompokan terhadap seluruh dapur SPPG, baik dari sisi kelengkapan administrasi, kapasitas pelayanan, maupun standar keamanan pangan.Dapur yang tidak memiliki sertifikasi higienitas dan sanitasi dapat dikenai penutupan permanen karena tidak memenuhi persyaratan untuk menyediakan makanan bagi penerima manfaat. (Aga)

