Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berpandangan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak membutuhkan persetujuan Majelis Pemusyawarakatan Rakyat (MPR). Yusril menilai keputusan untuk berhenti dari jabatan atas kehendak sendiri memiliki kekuatan hukum mengikat.
Yusril mengemukakan pandangan tersebut setelah membaca surat pengunduran diri Wapres Gibran. Dalam surat itu, Wapres Gibran menyatakan keinginannya untuk mengakhiri masa jabatan sebagai wakil presiden atas kemauan sendiri.
Yusril menilai MPR tidak perlu mengadakan sidang untuk menyatakan persetujuan atau penolakan atas surat pengunduran diri Wapres Gibran. Menurut dia, pernyataan berhenti yang disampaikan atas kehendak pribadi tidak membutuhkan pengesahan dari pihak lain.
“Menurut pendapat saya sudah tidak perlu lagi mengadakan sidang setuju atau tidak setuju surat berhentinya itu. Karena ini hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto tahun ’98 yang lalu kata-kata menyatakan berhenti,” kata Yusril dikompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Wapres Gibran juga meminta MPR menindaklanjuti surat tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Saya sudah membaca surat itu ya pada intinya wakil presiden menyatakan berhenti sebagai wakil presiden atas kemauannya sendiri,” terang Yusril.
Yusril menerangkan, Gibran turut meminta MPR menindaklanjuti pengunduran dirinya dengan merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur langkah yang harus ditempuh apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.
Sesuai pasal tersebut, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden. Pemilihan dilakukan dari dua calon yang diajukan oleh presiden.
