Kediri, metrotvjatim : Bola panas Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) untuk pergantian Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya juga mencuat di Kediri.
Puluhan pengurus struktural NU Jawa Timur hari ini menggelar pertemuan di Kota Kediri dengan agenda pembahasan rencana MLB NU yang dikemas dalam Diskusi Publik bertajuk “Mencari Sosok Rois Am & Ketum PBNU yang Teduh, Kapabel dan Berintegritas”.
Pertemuan tersebut, menurut Ketua Panitia Mohammad Maftuh adalah tindak lanjut dari pra MLB NU di Surabaya. Ia menegaskan bahwa pertemuan-pertemuan serupa akan terus dilakukan hingga pelaksanaan MLB NU.
“Diskusi publik ini mengangkat tema bagaimana seorang PBNU dan Rois Am yang berintegritas. Kita ingin PBNU yang adem ayem. Kita masih melakukan beberapa koordinasi. Kita mulai dari Jawa Timur, insya Allah setelah ini ada konsolidasi korwil Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga luar Jawa,” paparnya di Hotel Grand Surya Kediri.
Agenda MLB NU, imbuh Mohammad Maftuh sudah direncanakan berlangsung pada bulan Syawal mendatang. Beberapa daerah bahkan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah, seperti Semarang di Jawa Tengah dan Cirebon di Jawa Barat.
Melalui diskusi publik tersebut, Mohammad Maftuh menyebutkan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi dari PCNU dan PWNU di masing-masing korwil mengenai sosok yang dianggap pantas menjadi Ketua Umum PBNU. Di Jawa Timur sendiri, sudah ada tiga nama yang dianggap memenuhi kriteria.
“Di Jatim saya sebutkan inisialnya ya. Ada GK, ada KMA dan KRA,” sebut Mohammad Maftuh. Nama-nama tersebut, katanya, juga hadir dalam pertemuan hari ini di Kediri.
Menurut Mohammad Maftuh, wacana MLB NU muncul karena adanya pelanggaran kode etik dan hukum asasi yang dilakukan oleh KH Yahya Cholil Staquf selama masa kepemimpinannya.
Di tempat yang sama, Prof. H. M. Nasir, yang pernah menjabat sebagai Menristekdikti 2014-2019 sekaligus Ketua LPTNU PBNU 2015-2021, menegaskan bahwa setiap organisasi harus berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Dalam hal ini, NU diatur AD/RT. Maka, kalau AD/RT tidak dipatuhi, yang muncul adalah konflik. Maka organisasi tidak bisa berjalan dengan baik, akhirnya berjalan sesuai like dis like,” tegas Prof. M. Nasir.
