New York: Dewan Keamanan PBB (PBB) telah memutuskan untuk menyetujui permintaan Republik Demokratik Kongo dan meluncurkan penarikan bertahap pasukan penjaga perdamaian PBB mulai bulan ini. Penarikan ini setahun lebih awal dari rencana semula.
Pemungutan suara pada Selasa 19 Desember 2023 dilakukan meskipun ada kekhawatiran PBB mengenai kekerasan di bagian timur negara itu.
“Resolusi tersebut, yang memperbarui mandat misi penjaga perdamaian di Kongo untuk satu tahun berikutnya, mencakup rencana keberangkatan pasukan penjaga perdamaian dari Provinsi Kivu Selatan pada akhir April,” pernyataan PBB, seperti dikutip TRT World, Rabu 20 Desember 2023.
Dirusak oleh konflik, Kongo yang luas dan miskin akan menjadi tuan rumah pemilihan presiden dan parlemen yang berisiko tinggi pada hari Rabu, sebuah pemungutan suara yang bertepatan dengan berakhirnya mandat tahunan misi penjaga perdamaian PBB, yang dikenal sebagai Monusco.
Meskipun situasi dalam negeri sedang bergejolak, Pemerintah Kongo selama berbulan-bulan telah menyerukan percepatan penarikan pasukan penjaga perdamaian PBB, mulai akhir 2023. Mereka menolak penarikan dilakukan pada akhir tahun 2024.
Mereka menganggap pasukan PBB tidak efektif dalam melindungi warga sipil dari kelompok bersenjata dan milisi yang telah melanda Kongo bagian timur selama tiga dekade.
Tudingan tersebut serupa dengan yang dilontarkan negara-negara Afrika lainnya, khususnya Mali, yang menuntut pemberangkatan darurat misi Minusma PBB.
“Meskipun Dewan ini memenuhi tuntutan Kongo, Dewan diperkirakan akan menggarisbawahi kekhawatirannya atas meningkatnya kekerasan di wilayah timur dan ketegangan antara Rwanda dan Kongo,” menurut rancangan teks yang dilihat oleh AFP.
