Nagekeo, Metrotvjatim.com- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 105 jiwa. Sementara sebanyak 1.678 orang mengalami luka-luka dan 179.037 orang masih mengungsi.
“Untuk yang meninggal dunia ada 105 jiwa, luka-luka 1.678, mengungsi 179.037 orang, rumah rusak data sementaranya 81.436,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat rapat terbatas (ratas) di Posko Penanganan Bencana Alam Kodam IX/Udayana, di Nagekeo, Rabu, 26 Agustus 2026.
Data tersebut merupakan perkembangan terbaru penanganan gempa NTT. Selain korban jiwa dan pengungsi, sebanyak 81.436 rumah dilaporkan mengalami kerusakan.
Ia menyebut Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur menjadi dua wilayah dengan dampak paling parah. Sementara Kabupaten Nagekeo berada di urutan ketiga berdasarkan tingkat dampak bencana.
Dari 105 korban meninggal dunia, sebanyak 48 orang merupakan korban yang terdampak langsung akibat gempa. Sementara 57 korban lainnya meninggal dalam penanganan pasca-bencana.
“Yang sebetulnya terkena gempa langsung itu korbannya 48 orang, kemudian ada tambahan 57. Ini ada datanya lengkap, memang hasil dari operasi sekitar yang dilakukan oleh Basarnas, kemudian dirawat di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tidak selamat,” ujarnya.
Menurutnya, korban tambahan tersebut terdiri dari sejumlah kelompok rentan, termasuk lansia dan anak-anak. Sebagian lainnya mengalami trauma setelah bencana.
Selain rumah warga, gempa juga berdampak terhadap sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan kantor pemerintahan. Namun, Suharyanto menyebut kerusakan jembatan tidak tergolong parah.
“Alhamdulillah untuk jembatan-jembatan tidak ada yang rusak parah, hanya ada beberapa yang longsor,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku langsung melakukan koordinasi sejak hari pertama gempa pada 15 Agustus 2026. Pada siang hari, rapat koordinasi dilakukan untuk merespons dampak bencana, kemudian pada malam harinya pemerintah pusat mulai membangun posko pengendalian nasional.
“Kami sejak hari pertama tanggal 15 siangnya sudah rapat koordinasi, kemudian malamnya kami sudah datang dengan Bapak Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, dan di bawah pimpinan Menko PMK kami langsung membuat atau mendampingi posko pengendalian nasional,” tuturnya.
Pemerintah juga mengaktifkan kembali satuan tugas penanganan bencana di daerah. Satgas tingkat kabupaten dan kota dipimpin masing-masing bupati atau wali kota, sedangkan satgas tingkat provinsi dipimpin gubernur.
Sementara pemerintah pusat membentuk satgas pendampingan untuk membantu penanganan di daerah terdampak. BNPB juga membuka posko di Labuan Bajo dan Maumere untuk mendukung koordinasi penanganan bencana.
