Sidoarjo, Metrotvjatim.com- Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, meninjau langsung operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sedatigede, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (13/11). Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi pengelolaan unit usaha desa yang dinilai berhasil memberdayakan masyarakat lokal serta menggerakkan ekonomi desa.
BUMDes Sedatigede tercatat telah beroperasi hampir lima tahun sejak didirikan pada 2021 di atas lahan tanah kas desa seluas 5.500 meter persegi. Hingga kini, unit usaha desa tersebut memiliki nilai aset tidak bergerak hampir mencapai Rp3 miliar dan mampu menyerap sekitar 65 tenaga kerja yang 90 persennya merupakan warga setempat. Dari operasionalnya, BUMDes rutin menyetorkan Pendapatan Asli Desa (PADes) ke APBDes sebesar Rp22 juta hingga Rp23 juta per tahun.
Riza menyoroti beragam unit usaha yang dijalankan, mulai dari pengelolaan sampah terpadu hingga ketahanan pangan seperti peternakan ayam petelur dan budidaya ikan lele. Pada unit bank sampah, plastik yang dicacah dan dipres mampu dijual dengan nilai ekonomi tinggi, yakni berkisar antara Rp8 ribu hingga Rp12 ribu per kilogram. Sampah plastik yang sudah dicacah, nilainya dua kali lipat lebih mahal dibandingkan plastik masih utuh.
”BUMDes yang ada di sini luar biasa, bisa mengelola ayam petelur, kemudian budidaya ikan lele bahkan dibikin bakso, fillet, kemudian juga sampah ini dikelola,” ujar Riza di sela-sela peninjauannya.
Kepala Desa Sedatigede, M Nasrudin, merinci bahwa sektor ketahanan pangan di desanya mampu memproduksi 625 hingga 640 butir telur per hari dari sekitar 720 ekor ayam. Tidak hanya ayam petelur, BUMDes ini juga menebar 15 ribu bibit lele yang dipanen setiap satu hingga satu setengah bulan. Untuk meningkatkan nilai jual, hasil panen turut diolah menjadi produk pangan kemasan beku (vacuum) seperti lele marinasi berbumbu dan pentol daging.
Meski produksi harian tergolong stabil, Nasrudin mengungkapkan bahwa pasokan telur dari BUMDes belum terserap oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena kendala kesepakatan harga dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
”Dulu ada penawaran, harganya enggak cocok, lebih rendah. SPPG minta harga kandang yang enggak nutup sama harga pakannya, jadi belum deal waktu sama MBG waktu itu,” jelas Nasrudin.
Selain persoalan rantai pasok pangan, kedua pihak juga menyoroti kendala kelebihan kapasitas (overload) pada Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Fasilitas berkapasitas 14 ton per hari tersebut saat ini melayani lebih dari 5 ribu kepala keluarga (KK) serta beberapa desa tetangga, sehingga membuat mesin pencacah yang ada kewalahan.
Menanggapi kondisi tersebut, Riza menyatakan bahwa Kementerian Desa berkomitmen mencarikan solusi pembiayaan serta menambah dukungan teknologi dan permodalan. Penambahan mesin pencacah dan pemilah diharapkan dapat mengoptimalkan pengolahan sampah di Desa Sedatigede sekaligus menjadikannya percontohan bagi desa-desa lain di Indonesia. (HS)
