Jakarta: Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer Magelang.
Instruksi ini tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada Kamis, 20 Februari 2025 malam. Dalam instruksi tersebut, Megawati meminta para kadernya untuk tetap menjaga komunikasi aktif dengan partai dan menunggu arahan lebih lanjut sebelum mengikuti kegiatan tersebut.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” ujar Megawati, yang dikutip Jumat, 21 Februari 2025.
Instruksi tersebut disampaikan Megawati secara tertulis usai terjadi penangkapan terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Kamis, 20 Februari 2025.
Keputusan ini tentunya mempengaruhi beberapa kepala daerah dari PDI Perjuangan. Lantas, siapa saja kepala daerah dari partai PDI Perjuangan yang menunda keikutsertaan retret kepala daerah di Magelang? Berikut informasinya.
- Pramono Anung – Rano Karno (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta)
- I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali)
- Meki Nawipa – Deinas Geley (Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tenga)
- Dadang Supriatna – Ali Syakieb (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung)
- Masinton Pasaribu (Bupati Tapanuli Tengah)
- Sam’ani Intakoris – Bellinda Putri Sabrina (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus)
- Endah Subekti Kuntariningsih – Joko Parwoto (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul)
- Lukman Hakim – Moch Fauzan Ja’far (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan)
- Hanindhito Himawan Pramana – Dewi Mariya Ulfa (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri)
- Ipuk Fiestiandani Azwar Anas – Mujiono (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi)
- Marhaen Djumadi – Trihandy Cahyo Saputro (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk)
- Ayep Zaki – Bobby Maulana (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi)
- Supian Suri – Chandra Rahmansyah (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok)
- Aep Syaepuloh – Maslani (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang)
- Citra Pitriyami – Ino Darsono (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran)
- Yuli Hastuti – Dion Agasi Setiabudi (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo)
- Afif Nurhidayat – Amir Husein (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo)
- Setyo Sukarno – Imron Rizkyarno (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri)
- Adi Wibowo – Mokhamad Nawawi (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan)
- Al Haris – Abdullah Sani (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)
- Etik Suryani – Eko Sapto Purnomo (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo)
- Achmad Afzan Arslan – Balgis Diab (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan)
Diketahui, daftar ini hanya mencakup kepala daerah PDIP yang berada di beberapa daerah saja. Masih ada beberapa nama lain dari berbagai daerah yang juga menerima instruksi serupa.
