Pasuruan, Metrotvjatim.com- Rencana penerapan pembayaran parkir non tunai atau digital menggunakan barcode di Kota Pasuruan hingga saat ini belum dapat diberlakukan, karena Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan masih menunggu terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, Hermanto, mengatakan bahwa secara teknis sistem atau aplikasi pembayaran parkir digital dengan menggunakan barcode sudah disiapkan, namun pelaksanaannya masih menunggu proses penyelesaian regulasi di bagian hukum.
“Untuk sistem digital atau aplikasi Myparkir sudah kita siapkan dan sudah diuji coba oleh petugas Dishub, tinggal tunggu Perwali terbit langsung kita terapkan,” ujar Hermanto, Senin siang (9/11/26) saat ditemui di Terminal Wisata Kota Pasuruan.
Pembayaran parkir melalui aplikasi Myparkir, nantinya menggunakan dua mekanisme, yakni melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan bagi masyarakat yang lupa membawa handphone atau tidak memiliki QRIS, Dishub akan memberikan alternatif berupa voucher untuk pembayaran parkir digital, yang disediakan oleh Dishub.
“Setiap juru parkir akan dibekali alat Scan barcode untuk melayani pembayaran secara digital, dan untuk voucher, disediakan oleh satgas Dishub yang bertugas selama 24 jam untuk mengawasi pelaksanaan sistem tersebut. Pengawasan ini dilakukan guna meminimalkan potensi kebocoran penerimaan retribusi parkir,” ungkap Hermanto.
Untuk penerapan parkir digital tersebut, Dishub akan melibatkan 115 tukang parkir yang tersebar di 93 titik parkir yang menjadi wewenang Dishub.
“Sistemnya nanti kita bagi hasil, 60 persen masuk ke Pemkot Pasuruan dan 40 persen masuk ke rekening tukang parkir,” kata Hermanto.
Hermanto menjelaskan jika penerapan aplikasi Myparkir ini, bertujuan untuk mengejar target PAD dari retribusi parkir sebesar 140 juta rupiah per bulan, karena saat ini pendapatan dari parkir sebesar 70 juta rupiah per bulan.
“Dengan menggunakan aplikasi Myparkir, seluruh penerimaan retribusi parkir nantinya langsung masuk ke kas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pasuruan tanpa melalui perantara,” jelas Hermanto.
Selanjutnya, Hermanto berharap Perwali dapat segera diterbitkan agar pelaksanaan parkir digital dapat segera diterapkan.
“Kita ingin sesegera mungkin Perwali diterbitkan, kalau bisa akhir bulan November ini karena sebenarnya target kita awal November sudah bisa menerapkan pembayaran parkir non tunai atau digital,” pungkasnya. (Anam)
