Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI , Habiburokhman menduga kuat ada sosok besar atau aktor politik berpengaruh yang memetik keuntungan dari skandal penyadapan ilegal menyasar Presiden Prabowo Subianto, ketua umum partai politik, jurnalis, hingga organisasi masyarakat. Penyadapan itu dinilai tidak mungkin sekadar konsumsi pribadi tanpa motif politik .
“Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik terbesarnya siapa? ya. Karena yang disadap adalah kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, ketua-ketua umum partai,” ujar Habiburokhman, di Jakarta, dikutip dari Media Indonesia , Senin, 9 November 2026.
Menurutnya, penyadapan Habiburokhman pasti memiliki motif yang jelas. Karena, tak mungkin merugikan ribuan orang hanya untuk konsumsi pribadi.
“Ini enggak mungkin orang hanya pengen denger-denger aja. Enggak mungkin, orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa besar, 6.000 orang, ya, dilakukan penyadapan ilegal. Nah, ini harus bisa dibongkar, ya, oleh penyidik nanti,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman mendesak Bareskrim Polri untuk tidak mengizinkan perkara hukum ini hanya dengan penerapan pasal-pasal tindak pidana ringan atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) semata.
Menurut Habiburokhman, penyadapan terhadap Kepala Negara secara langsung mengancam perlindungan serta keselamatan nasional, sehingga penyidik wajib mengkonstruksikan sangkaan pasal makar dan pasal kejahatan terhadap keamanan negara.
“Ini para tokoh-tokoh bangsa, pasti yang disadap adalah hal-hal penting. Termasuk Presiden, kalau Presiden disadap, pasti lah keselamatan negara menjadi terancam. Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” kata Habiburokhman.
Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu menegaskan pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada tingkat oknum personel internal di lingkungan Mabes Polri sebagai eksekutor lapangan. Ia meminta penyidik berani mengungkap jejaring kelompok maupun elit politik di luar institusi kepolisian yang diduga menjadi penyandang dana atau pihak yang memanfaatkan hasil sadapan tersebut.
Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR RI telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menggelar rapat kerja khusus guna mencecar penanganan kasus hukum ini dalam waktu dekat. Habiburokhman memastikan segera menyelenggarakan rapat kerja khusus.
“Kami ajukan waktunya antara Rabu atau Kamis ya, kemungkinan besar di antara dua hari itu akan ada raker,” ujar Habiburokhman.
