Jakarta: Aparat penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait diminta menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
“Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera, sehingga karhutla (kebakaran hutan dan lahan) tidak terus berulang setiap tahun,” tegas Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman dalam Breaking News Metro TV, Senin, 9 November 2026.
Dudung menekankan tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran karhutla, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.
Berdasarkan data yang dipegang Dudung, aparat penegak hukum telah menerbitkan 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan yang diduga melanggar pidana terkait karhutla. Selain itu, aparat tengah menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan 93 korporasi.
Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat 57 badan usaha yang lahannya terbakar di delapan provinsi. Total luas area terbakar mencapai 33.514,01 hektare.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan mengenakan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi tersebut meliputi lima pencabutan izin usaha, 19 pembekuan izin usaha, serta delapan teguran tertulis atau paksa pemulihan.
Selain itu, terdapat 120 subjek hukum dalam proses penindakan tindak pidana. “Angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terus berjalan, sekaligus menjadi pengingat bahwa kepatuhan dan kewajiban pengelolaan lahan harus terus diperkuat,” kata Dudung.
