Jenewa: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam High-Level Segment Conference on Disarmament pada pertemuan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat ini Indonesia saat ini memegang posisi sebagai Presiden dari Conference on Disarmament (CD) atau Konferensi Perlucutan Senjata.
Conference on Disarmament adalah satu-satunya forum negosiasi multilateral yang membahas upaya perlucutan senjata. Forum ini beranggotakan 65 negara, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5.
Pertemuan kali ini dipimpin oleh Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa selaku Presiden Conference on Disarmament.
“Dalam pernyataan nasional, saya tekankan pentingnya mengatasi kebuntuan yang dihadapi oleh Conference on Disarmament saat ini dan sebagai Presiden, Indonesia berkomitmen untuk mendorong transparansi, keseimbangan, dan juga dialog yang konstruktif,” ujar Menlu Retno dalam keterangannya, yang dikutip Medcom.id, Selasa 27 Februari 2024.
Pada pertemuan itu, Menlu sampaikan tiga pesan utama. Pertama, perlunya memperkuat komitmen terhadap perlucutan senjata global.
“Saya sampaikan Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) dan siap mendorong universalisasinya. Indonesia mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajibannya, termasuk yang diatur dalam Traktat Non-Proliferasi (NPT),” tegas Menlu Retno.
“Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN terus mendorong penandatanganan segera Protokol SEANWFZ oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5,” imbuh Menlu.
Hal kedua yang disampaikannya adalah perlunya fokus pada hal-hal yang menyatukan kita, bukan hal-hal yang justru memecah. Negara-negara harus terus mendorong tercapainya kemajuan dalam perlucutan senjata, baik dari sisi prosedural maupun substantif.
Fokus utama hendaknya ditujukan kepada isu-isu yang menuai kesepakatan seperti Negative Security Assurances yang legally binding dan traktat cut-off bahan fisil.
Ketiga, perlunya mengatasi tantangan-tantangan keamanan baru. Conference on Disarmament harus adaptif dan responsif terhadap lanskap keamanan yang terus berubah, termasuk munculnya teknologi baru dalam sistem persenjataan dan perang modern, serta mewujudkan traktat untuk mencegah perlombaan senjata di antariksa.
“Saya juga sampaikan kecaman atas wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel untuk mengancam warga Gaza,” ujar Menlu.
“Juga mendesak dihentikannya pengiriman senjata ke Israel untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa,” tutur Menlu.
Dalam keterangannya, Menlu juga menyebutkan penyesalan terkait tidak tercapainya kesepakatan mengenai aplikasi Palestina sebagai observer di Conference on Disarmament.
(Fajar Nugraha)
