Jakarta: Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghebohkan publik. Rumor adanya strategi meloloskan partai tertentu kini mulai dipercaya dan harus diantisipasi.
“Rumor adanya operasi senyap yang akan meloloskan partai politik tertentu ke Senayan juga patut diantisipasi,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamaluddin Ritonga melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu, 3 Maret 2024.
Jamaluddin meminta kenaikan suara dadakan itu didalami. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharap mengaitkan lonjakan perolehan PSI dengan strategi memasukkan partai tertentu ke Senayan.
Jamaluddin juga menegaskan jika operasi senyap itu benar terjadi akan berbahaya bagi demorkasi di Indonesia. Rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan nantinya.
“Bawaslu dan KPU seyogyanya dapat menditeksi hal tersebut. Sebab, kalau ada operasi senyap, hal itu sangat mencederai demokrasi. Mereka sudah menghianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak,” ucap Jamaluddin.
Kerja cepat Bawaslu, dan KPU diperlukan saat ini. Jika tidak, masyarakat akan semakin memercayai ada karpet merah untuk PSI masuk ke Senayan.
“Jadi, kalau KPU dan Bawaslu tidak dapat menjelaskan dan mengatasi hal itu, maka wajar kalau anak bangsa akan mempertanyakan legitimasi hasil pileg dan pilpres,” kata Jamaluddin.
PSI mendapatkan suara sebesar 2.402.268 dalam Pileg 2024. Data itu didapatkan dari hasil penghitungan Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam data tersebut, PSI kini mendapatkan 3.13 persen dalam periode hitungan pada Sabtu, 2 Maret 2024, pukul 15.00 WIB. Suara PSI kini bersaing dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
PPP mendapatkan suara sebesar 3.042.928. Persentase dalam Sirekap KPU untuk partai itu yakni 3,97 persen.
Progres penghitungan saat ini sudah mencapai 541.324 dari total 823.236 tempat pemungutan suara. Persentase untuk PSI diketahui terus meningkat.
PSI bisa masuk parlemen jika suara mereka terus menerus naik. Terbilang, ambang batas suara kini empat persen jika sebuah partai ingin mendapatkan fraksi di DPR.
