Jombang, metrotvjatim.com : Wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian menuai kekhawatiran masyarakat. Di Jombang, Jawa Timur, suara akar rumput justru mengingatkan risiko kemunduran semangat Reformasi 1998 jika independensi Polri kembali dipersempit.
Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi di depan Mapolres Jombang, Kamis (29/1/2026), menyatakan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.
Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim, menilai posisi Polri di bawah Presiden merupakan fondasi penting bagi netralitas dan profesionalitas penegakan hukum. Ia menyebut, menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi membuka ruang intervensi politik sektoral.
“Amanat Reformasi telah memisahkan Polri dari ABRI agar polisi berdiri untuk rakyat, bukan kekuasaan. Kalau sekarang ditarik ke bawah kementerian, itu langkah mundur,” tegas Fattah, dalam orasinya di depan Mapolres Jombang.
Fatah menyebut, birokrasi kementerian berisiko memperlambat respons Polri dalam menangani persoalan hukum dan keamanan. Dampaknya, masyarakat bisa menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Penegakan hukum harus cepat dan netral. Kalau terlalu banyak jalur komando, keputusan bisa tersandera kepentingan,” ujarnya.
FRMJ menilai, keberadaan Polri langsung di bawah Presiden memberi ruang gerak yang lebih lincah, terutama dalam merespons persoalan keamanan di daerah.
Sementara Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan merespons dukungan tersebut dengan apresiasi. Ia menyebut kepercayaan publik sebagai modal utama kepolisian dalam menjalankan tugas secara profesional.
“Dukungan masyarakat sangat berarti. Ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus menjaga independensi dan pelayanan kepada publik,” kata Ardi.
Ardi juga menegaskan, Polri akan terus berkomitmen menjaga keamanan dan penegakan hukum tanpa keberpihakan, sejalan dengan amanat reformasi.
