Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil anggota DPR Anwar Sadad terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Dia merupakan tersangka dalam perkara itu.
“Ditunggu saja, mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan (Anwar Sadad),” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu, 30 November 2024.
Asep belum bisa memerinci waktu pastinya. Pemanggilan ini berkaitan aliran kasus suap dana hibah kepada Anwar.
“Terkait dana pokmas (kelompok masyarakat). Aliran dana ini kepada saudara AS (Anwar Sadad),” ucap Asep.
Anwar pernah dipanggil KPK dalam perkara ini. Namun, dia mangkir dengan alasan tidak jelas.
Sebelumnya, Anwar diduga membeli aset menggunakan uang hasil suap dana hibah di Jatim. Informasi itu diulik penyidik KPK dengan memeriksa enam saksi pada Rabu, 20 November 2024.
“Saksi semuanya hadir dan didalami terkait dengan juala beli kepemilikan aset untuk tersangka penerima berinisial AS,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 November 2024.
KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara suap ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.
KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu staf pejabat.
Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.
Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.
Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara.
Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politikus Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar.
Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.
