Jakarta: Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan instruksi khusus kepada jajaran pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kedua institusi penerimaan negara tersebut diminta mempertajam analisis ekonomi serta memperkuat pengawasan berbasis risiko guna mengamankan target pendapatan negara secara berkelanjutan.
Langkah ini dinilai krusial, mengingat tantangan dinamika ekonomi yang semakin kompleks. DJP dituntut untuk lebih responsif dalam membaca pola perilaku wajib pajak, sementara DJBC diminta mengubah paradigma pengawasan agar lebih antisipatif sejak dari hulu.
“Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya,” ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Sekretariat KSSK di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 21 September 2026.
Menkeu juga menekankan, pendekatan preventif di sektor kepabeanan dan cukai sangat efektif untuk menekan potensi kegiatan ilegal sekaligus menjaga ekosistem dunia usaha tetap sehat.
Dorong pembinaan eksportir dan perpajakan yang tepat
Di sisi lain, Suahasil mengingatkan DJBC tidak hanya berfokus pada fungsi pengawasan dan pengumpulan penerimaan, tetapi juga memegang peran vital dalam membina para pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM yang berorientasi ekspor.
Sementara bagi jajaran DJP, kemampuan menerjemahkan kondisi riil perekonomian menjadi keputusan perpajakan yang adil dan presisi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik serta menopang postur APBN.
“Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan,” tambah Suahasil.
Dengan penguatan strategi pengawasan dan pelayanan di DJP maupun DJBC, Menkeu optimistis target penerimaan negara dapat tercapai secara optimal tanpa mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
