Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan pencapaian swasembada pada delapan komoditas strategi pangan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026 Badan Pangan Nasional (Bapanas), total produksi kedelapan komoditas tersebut diperkirakan mencapai 72,91 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton.
Delapan komoditas itu meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Secara agregat, produksi pangan tersebut diproyeksikan surplus sekitar 4,69 juta ton.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pencapaian tersebut menjadi perkembangan penting dalam upaya memperkuat kemandirian pangan nasional.
“Pangan kita sudah berhasil swasembada di delapan komoditas. Beras sudah penuh swasembada,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Produksi Pangan dan Cadangan Beras Menguat
Neraca pangan menunjukkan produksi sejumlah komoditas telah melampaui kebutuhan domestik. Produksi jagung diproyeksikan mencapai 18 juta ton dengan surplus 1,56 juta ton, sedangkan gula konsumsi mencapai 3,04 juta ton dengan surplus sekitar 207 ribu ton.
Pada sektor peternakan, produksi daging ayam ras diperkirakan mencapai 4,90 juta ton dengan surplus 876 ribu ton. Produksi telur ayam ras mencapai sekitar 6,99 juta ton, melampaui kebutuhan 6,47 juta ton atau surplus 516 ribu ton.
Surplus juga tercatat pada sektor hortikultura. Produksi cabai besar yang diproyeksikan mencapai 1,52 juta ton, cabai rawit 1,51 juta ton, dan bawang merah 1,32 juta ton. Yang ketiganya berada di atas kebutuhan nasional.
Khusus beras, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi pada tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026, produksi beras yang diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, melampaui perkiraan kebutuhan sebesar 31,10 juta ton.
Penguatan produksi juga diikuti peningkatan pengadaan beras oleh Perum BULOG. Hingga 11 Oktober 2026, realisasi pengadaan melalui skema Public Service Obligation (PSO) mencapai 4.131.492 ton setara beras atau 103,29 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.
Capaian tersebut melampaui rekor pengadaan pada tahun 2012 yang mencapai sekitar 3,65 juta ton. Pada periode yang sama, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus 4,6 juta ton untuk membantu ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, intervensi pasar, dan penyaluran bantuan pangan.
Pupuk Terjangkau Dukung Produktivitas Petani
Selain meningkatkan produksi, pemerintah membenahi tata kelola pupuk bersubsidi untuk mempermudah akses petani terhadap sarana produksi. Sebanyak 145 regulasi penyaluran pupuk bersubsidi dipangkas, dengan distribusi yang sinkronisasi dari produsen langsung ke petani.
Kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Pemerintah juga menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sekitar 20 persen, termasuk pupuk urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, dan NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026, menegaskan penurunan harga pupuk dilakukan bersamaan dengan upaya meningkatkan ketersediaan bagi petani.
“Harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan RI. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat, tapi pada saat sama harga turun namun volume ketersediaan pupuk untuk rakyat kita,” kata Prabowo.
Pembenahan distribusi juga mencakup penguatan pengawasan dan digitalisasi pendataan melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran dan membantu petani memperoleh pupuk sesuai kebutuhan.
