Rote Ndao: Akses jalan, ketersediaan air bersih, sarana pertanian, hingga jaringan internet menjadi sejumlah kebutuhan yang disampaikan masyarakat Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Berbagai aspirasi tersebut mengemuka dalam pertemuan warga dengan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan yang dinilai penting bagi aktivitas sehari-hari masyarakat. Selain perbaikan jalan desa, warga juga menyampaikan kebutuhan alat pertanian, pembangunan sumur bor, serta peningkatan akses jaringan internet.
Menanggapi aspirasi tersebut, Maruli mengatakan kebutuhan infrastruktur dasar perlu mendapat perhatian seiring dengan rencana pembangunan di kawasan perbatasan. Pemetaan kebutuhan di lapangan diperlukan agar upaya pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
“Kalau masih ada jembatan yang perlu di daerah sini, kasih tahu Dandim saja. Nanti kita segera perbaiki. Nanti dipetakan juga tentang air bersihnya, ya,” kata Maruli dalam keterangan pers dikutip, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Maruli juga menyoroti rencana pembangunan Jembatan Garuda yang menghubungkan Desa Dodaek dan Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan. Infrastruktur penghubung antardesa tersebut menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam upaya meningkatkan konektivitas wilayah.
Menurut Maruli, kebutuhan jembatan sederhana di sejumlah daerah perlu diidentifikasi agar dapat ditindaklanjuti. Dukungan anggaran yang tersedia diharapkan dapat membantu upaya perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Selain infrastruktur penghubung, Maruli meninjau lokasi Titik Nol Kilometer Selatan Indonesia di Kabupaten Rote Ndao. Di kawasan tersebut, BNPPDT mengupayakan pembangunan tugu sebagai penanda geografis wilayah selatan Indonesia.
Maruli berharap pembangunan tugu dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses jalan dan air bersih. Dengan demikian, pembangunan kawasan tidak hanya berfokus pada penanda wilayah, tetapi juga memperhatikan fasilitas yang menunjang kehidupan warga.
“Mudah-mudahan nanti bersamaan dengan dibangunnya tugu ini, kita akan usahakan juga jalan, mungkin air bersih, dan lain sebagainya,” jelas Maruli.
Ia berharap pekerjaan pembangunan tugu dapat dimulai pada triwulan pertama atau kedua 2027. Namun, rencana tersebut masih memerlukan upaya lebih lanjut agar dapat direalisasikan.
“Saya tidak akan terlalu muluk-muluk bicara. Tinggal Bapak Ibu doakan supaya semua ini betul-betul bisa terealisasi. Mudah-mudahan nanti tugu kita kerjakan, kira-kira di triwulan pertama atau kedua kita bisa mulai,” ungkapnya.
Berbagai aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan tersebut menjadi bahan bagi BNPPDT untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan. Peningkatan akses jalan, jembatan, air bersih, sarana pertanian, dan jaringan internet diharapkan dapat memperlancar aktivitas warga sekaligus mendukung kegiatan ekonomi setempat.
Dalam kunjungan itu, Maruli didampingi Sekretaris BNPPDT Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Edi Nurhabad, serta Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Topri Daeng Balaw bersama rombongan.
