Kota Malang, Metrotvjatim.com – Sejumlah percepatan pelaksanaan program diharapkan oleh Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, untuk segera dilakukan oleh Pemkot Malang. Fraksi menilai percepatan perlu berjalan bersama pengawasan agar serapan anggaran tidak sekadar mengejar angka, pada sisa tahun anggaran 2026.
Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mengatakan masih terdapat sejumlah perangkat daerah dengan realisasi belanja sekitar 50 persen. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena waktu pelaksanaan anggaran 2026 terus berjalan menuju akhir tahun.
Menurut Dito, Pemkot Malang perlu memastikan program yang sudah mendapat alokasi anggaran segera berjalan secara terukur. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap program yang realisasinya masih rendah.
Langkah tersebut penting untuk menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun. Namun, Dito mengingatkan percepatan belanja tetap harus menjaga kualitas, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan serapan anggaran Tahun Anggaran 2026,” kata Dito.
Di sisi lain, Fraksi Nasdem-PSI juga menyoroti penambahan anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Fraksi meminta tambahan tersebut benar-benar menghasilkan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Salah satu perhatian Fraksi Nasdem-PSI tertuju pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP). Dito menyebut terdapat penambahan anggaran sekitar Rp4 miliar yang perlu dimanfaatkan secara maksimal.
Anggaran tersebut, kata dia, dapat mendukung perbaikan jalan, gorong-gorong, serta infrastruktur lain yang menunjang aktivitas masyarakat. Perbaikan infrastruktur juga dinilai berkaitan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.
“Penambahan anggaran pada Dinas PUPR sekitar Rp4 miliar diharapkan mampu memperbaiki kualitas pembangunan yang ada di Kota Malang,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Dito meminta Pemkot Malang memberi perhatian lebih terhadap ancaman banjir dan genangan. Terlebih, Kota Malang akan memasuki musim penghujan sehingga langkah pencegahan perlu dilakukan sejak awal.
Fraksi Nasdem-PSI mendorong isu banjir menjadi salah satu fokus dalam perubahan APBD 2026. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan drainase serta pengangkatan sedimen pada saluran drainase, sungai, dan irigasi.
Dito juga menilai penanganan banjir tidak cukup hanya dengan memperbaiki saluran air. Pemkot Malang perlu menegakkan peraturan daerah terhadap bangunan yang melanggar dan berpotensi memperburuk persoalan banjir.
Ia mencontohkan pembongkaran bangunan yang melanggar di RT 06 RW 04, Kelurahan Lowokwaru. Bangunan tersebut disebut menjadi salah satu penyebab banjir dan genangan yang terjadi pada akhir 2025.
Kasus serupa juga terjadi di kawasan The Cluster Nirwana Pandanwangi. Menurut Dito, persoalan bangunan yang melanggar dan berdampak terhadap genangan telah dirasakan warga selama bertahun-tahun.
“Pembongkaran bangunan melanggar harus menjadi trigger untuk terus melakukan penegakan Perda terhadap bangunan-bangunan penyebab masalah banjir di banyak wilayah lainnya di Kota Malang,” tegasnya.
Karena itu, Fraksi Nasdem-PSI meminta Pemkot Malang tidak menunggu banjir kembali terjadi. Momentum perubahan APBD 2026 dinilai harus menjadi kesempatan memperkuat pencegahan, memperbaiki infrastruktur, dan memastikan anggaran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Bagi Fraksi Nasdem-PSI, percepatan serapan anggaran dan penanganan banjir memiliki keterkaitan. Anggaran yang sudah tersedia harus segera diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, terutama untuk kebutuhan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan warga. (Aga)
