Jakarta: Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyiapkan sistem perlindungan sosial (perlinsos) berbasis kecerdasan buatan atau kecerdasan buatan (AI). Sistem tersebut ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober-November 2026.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sistem tersebut tengah diuji sebagai bagian dari percepatan digitalisasi penyaluran bantuan perlinsos. Pemerintah menargetkan sekitar 80 persen proses uji coba dapat diselesaikan saat sistem mulai diluncurkan.
Tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah,” ujar Luhut dalam konferensi pers, Kamis, 10 September 2026, dikutip dari Metrotvnews.com.
Menurut Luhut, sistem baru tersebut diarahkan agar bantuan sosial ( bansos ) dapat disalurkan secara langsung kepada penerima dalam bentuk uang, bukan lagi berupa barang atau produk.
WNI 17 tahun ke atas diminta memiliki rekening
Luhut mengatakan perubahan mekanisme tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong kepemilikan rekening bank bagi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya yang berusia 17 tahun ke atas.
“Karena pada akhirnya nanti kita tidak lagi mensubsidi produk, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke rekening bank dari rakyat. Itu Arah Presiden,” kata dia.
Pemerintah juga menyiapkan 50 ribu rekening dari BRI dan BSI yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Dalam naskah yang disampaikan pemerintah, kelompok masyarakat termiskin tersebut diperkirakan mencapai sekitar 50 juta orang.
Sedangkan sumber dana bantuan perlindungan sosial berasal dari anggaran fiskal Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bantuan dapat dibatasi untuk kebutuhan tertentu
Luhut mengatakan pemerintah masih mengkaji mekanisme penggunaan dana bantuan agar tidak disalahgunakan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memberikan kupon atau memberikan penggunaan dana untuk kebutuhan tertentu.
“Tadi sudah diberikan kepada akun -nya, tapi juga jangan disalahgunakan juga uang itu. Kita masih mikir apakah nanti akan memberikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam. Jadi di lapangan nanti akan jadi mekanisme pasar. Membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita kurang korupsi pasti karena akan sedikit bertemu manusia dengan manusia,” ujar Luhut. (Dita Rabiah)
