Surabaya, Metrotvjatim.com- Polemik antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur terkait narasi PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin” mendapat tanggapan dari kalangan kader muda Nahdlatul Ulama (NU). Ketua PC GP Ansor Jombang Taufiqi Fakkarudin Assilahi atau Gus Fiqi mengajak semua pihak melihat persoalan tersebut secara proporsional dengan kembali mengingat sejarah hubungan NU dan politik kebangsaan.
Gus Fiqi yang merupakan cicit salah satu pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah, mengatakan perbedaan pandangan antara organisasi kemasyarakatan dan partai politik merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya, dinamika tersebut sebaiknya tidak menghilangkan ingatan terhadap sejarah perjalanan bangsa, termasuk relasi tokoh-tokoh NU dengan kekuatan politik.
Ia mencontohkan perjalanan politik Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada periode tersebut, Amien Rais yang merupakan salah satu tokoh penting PAN menjabat sebagai Ketua MPR dan memiliki peran dalam proses politik yang mengantarkan Gus Dur menjadi presiden, sebelum kemudian terjadi dinamika politik yang berujung pada berakhirnya masa kepresidenan Gus Dur.
“Intinya kita ini jangan sampai lupa dengan adanya sejarah Republik ini. Kita pernah punya presiden dari kader Nahdlatul Ulama yaitu sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur,” ujar Gus Fiqi, Selasa (8/9/2026).
Ia menjelaskan, sejarah tersebut menjadi pelajaran bahwa hubungan antara NU, tokoh-tokohnya, dan partai politik selalu mengalami dinamika. Ia pun meminta kader NU tidak mudah terseret pada situasi politik sesaat.
“Kita sebagai kader NU atau kader Ansor merefleksikan ke sana, jangan sampai lupa sejarah,” tegasnya.
Di tengah polemik tersebut, Gus Fiqi juga menyampaikan sejumlah catatan terkait pengelolaan Kementerian Desa. Ia meminta kementerian yang saat ini dipimpin tokoh dari PAN tersebut mengedepankan transparansi, khususnya dalam pengelolaan tenaga pendamping desa.
Pihaknya juga menerima sejumlah laporan dari kader Ansor yang sebelumnya menjadi pendamping desa dan kemudian mengalami mutasi atau pemindahan ke wilayah yang jauh dari daerah asal. Namun, ia menekankan bahwa informasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak kementerian agar tidak menimbulkan prasangka.
“Pertanyaannya, indikator pemindahan itu apa? Intinya transparansi dalam mengatur kementerian itu bagaimana? Ini yang harus ada penjelasan,” katanya.
Gus Fiqi menilai penjelasan mengenai mekanisme mutasi, evaluasi kinerja, hingga penempatan pendamping desa penting disampaikan secara terbuka. Dengan demikian, setiap keputusan dapat dipahami berdasarkan ukuran profesional dan kebutuhan program, bukan dikaitkan dengan latar belakang organisasi maupun afiliasi politik.
Ia juga mendorong agar proses rekrutmen dan penempatan pendamping desa terbuka bagi seluruh masyarakat yang memiliki kompetensi dan kapasitas. “Ke depan bagi kami Ansor Jombang menuntut bagaimana pendamping-pendamping desa itu bisa terbuka untuk semua masyarakat yang kompeten dan kapabel. Tidak hanya kader-kader partainya saja yang harus masuk menjadi pendamping desa,” tegasnya.
Gus Fiqi mengatakan GP Ansor Jombang mendukung sikap Ketua PW GP Ansor Jawa Timur H. Musaffa Safril yang sebelumnya meminta Kementerian Desa melakukan pembenahan. Namun, ia berharap kritik tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Di sisi lain, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan identitas NU sebagai semata-mata instrumen perebutan kedekatan politik. Menurutnya, hampir seluruh partai politik memiliki strategi untuk mendekati kelompok masyarakat, termasuk warga NU.
“Namun, klaim PAN sebagai partai anak Nahdliyin harus dibuktikan dengan tindakan atau gerakan nyata. Bukan hanya sebatas baris kalimat yang seakan tak bermakan,” pungkasnya.
Gus Fiqi juga mengajak kader NU, khususnya generasi muda, tetap memegang teguh nilai dan ideologi organisasi di tengah dinamika politik yang semakin terbuka. Baginya, kedekatan dengan berbagai kekuatan politik tidak semestinya membuat kader kehilangan pijakan organisasi.
“Saya mengingatkan kepada kader-kader NU untuk bagaimana ideologi kita ini harus kita pegang benar-benar, jangan sampai tergerus oleh zaman yang sudah seperti ini,” katanya.
Ia menegaskan, sikap kritis terhadap partai politik tidak harus berujung pada permusuhan. Sebaliknya, hubungan antara kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, dan kekuatan politik perlu dibangun melalui komunikasi yang sehat, transparansi, serta penghormatan terhadap peran masing-masing.
