Surabaya, Metrotvjatim.com- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda memperkuat kolaborasi lintas instansi guna menekan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta menindak tegas pelanggaran keimigrasian yang melibatkan warga negara asing (WNA). Langkah ini ditegaskan menyusul terungkapnya kasus dugaan eksploitasi pekerja di Kabupaten Sidoarjo dengan tersangka seorang WNA berinisial FD.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto, menyatakan bahwa tersangka FD telah menjalani pemeriksaan keimigrasian dan dikenai tindakan administratif berupa pendetensian. Tersangka diduga melanggar Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait penggunaan dokumen keimigrasian yang diperoleh secara tidak sah atau pemberian keterangan yang tidak benar.
Meski demikian, Agus memastikan proses pidana tetap menjadi prioritas utama sebelum sanksi keimigrasian lanjutan dijatuhkan.
”Tersangka harus menjalani proses hukum yang berlaku terlebih dahulu. Setelah adanya putusan pengadilan, kami dari pihak Imigrasi akan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan tindakan penangkalan dan pendeportasian,” ujar Agus dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu (11/11).
Kasus yang menjerat FD terjadi di sebuah restoran di wilayah Sidoarjo pada rentang Mei hingga Oktober 2026. Dalam perkara ini, aparat mencatat ada 19 korban, termasuk seorang anak di bawah umur berusia 17 tahun. Para korban diduga mengalami eksploitasi ketenagakerjaan berupa ketidaksesuaian jenis pekerjaan dengan perjanjian, pemberian upah di bawah standar layak, serta ancaman denda jika mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis.
Dalam konferensi pers yang sama, Polda Jawa Timur memaparkan bahwa sepanjang Januari hingga November 2026, aparat kepolisian telah mengungkap total 45 perkara TPPO, terdiri atas 30 perkara yang ditangani Polda Jatim dan 15 perkara oleh Polres jajaran. Khusus pada periode Oktober hingga 10 November 2026, terungkap 16 perkara yang meliputi 5 kasus TPPO luar negeri dan 11 kasus dalam negeri.
Guna memutus mata rantai kejahatan tersebut, Imigrasi Juanda menggandeng Polda Jatim, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, serta Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jatim. Sinergi difokuskan pada pengawasan ketat lalu lintas orang di pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia untuk mencegah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.
Pihak Imigrasi Juanda turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja bergaji tinggi dengan persyaratan tidak jelas, serta selalu memverifikasi legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja sebelum berangkat ke luar negeri. Langkah penegakan hukum dan perlindungan ini merupakan bagian dari implementasi program “Imigrasi untuk Rakyat” yang diusung Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko. (HS)
