metrotvjatim.commetrotvjatim.com
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Inovasi
  • Live metro tvLive metro tvLive metro tv
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
metrotvjatim.commetrotvjatim.com
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Inovasi
  • Live metro tv
Search
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Hankam
  • Inovasi
  • Video
  • Indeks
  • Link Terkait
    • Live metro tv
    • About
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms And Condition
    • Cyber Media Guidelines
Follow US
© Copyright 2024. All Rights Reserved
LIVE TV
HANKAM

Pakar: Jokowi Biang Kerok Harga Beras Mahal

Redaksi 1 Maret 2024
Share
2 Min Read
Presiden Joko Widodo. Foto: Dokumen Kementerian BUMN

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menjadi biang kerok mahalnya harga beras. Kebijakan Jokowi memengaruhi kinerja bawahannya dan membuat beras menjadi langka.

“Dalam mencari akar masalah dari situasi ini, terdapat bukti yang menunjuk pada Badan Pangan Nasional dan Presiden Jokowi sebagai penyebab utama kenaikan harga beras,” kata Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Februari 2024.

Achmad mengungkapkan aneka peristiwa yang menyebabkan kondisi hari ini terjadi. Pertama, kebijakan yang diambil Badan Pangan Nasional soal penggunaan cadangan beras pemerintah (CBP).

Baca Juga:  Kades Buncitan Ditemukan Meninggal, Polisi Duga Dipicu Tekanan Utang

“Ini digunakan untuk bantuan sosial menjelang Pemilu 2024 dan telah memicu kekhawatiran,” papar Direktur Narasi Institute itu.

Achmad menyebut kebijakan itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Beleid itu mengalihkan tanggung jawab penyaluran bantuan pangan beras dari Kementerian Sosial kepada Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog.

“Kebijakan ini tidak hanya menciptakan ambiguitas dalam peran Badan Pangan Nasional tetapi juga mengurangi stok beras yang tersedia untuk masyarakat luas,” ujar dia.

Baca Juga:  Mundurnya Kepala Otorita IKN Dinilai Jadi Pukulan Telak

Achmad mengatakan hal kedua, yakni pembentukan Perpres Nomor 125 tahun 2022 itu sendiri. Peraturan itu dinilai bukti kebijakan yang kurang tepat sasaran.

“Instruksi untuk menggunakan beras cadangan sebagai bantuan sosial, terutama menjelang pemilu, menyebabkan penurunan stok beras secara drastis,” jelas dia.

Achmad turut menyoroti keputusan untuk mengalokasikan sebagian besar CBP untuk bansos menjelang Pemilu 2024. Keputusan itu dinilai tanpa mempertimbangkan dampak terhadap ketersediaan beras.

“Selanjutnya, respons terhadap krisis ini tampaknya tidak cukup cepat dan efektif,” tutur dia.

Baca Juga:  TNI AL Gelar Mudik Gratis Rute Jakarta-Semarang-Surabaya, Gunakan KRI Banda Aceh

Achmad menilai pemerintah belum mengumumkan langkah konkret mengatasi kelangkaan beras. Seharusnya, pemerintah fokus menyusun strategi dan mengomunikasikan itu kepada masyarakat.

“Tanpa intervensi yang tepat, kenaikan harga beras dapat berlanjut dan berdampak lebih luas,” tegas dia.

SHARE NOW
Ad imageAd image

LATEST ARTICLE

Digaji Uang Rakyat, Oknum Camat Di Madiun Main Game Online Saat Rapat Paripurna DPRD
15 Juli 2026
Keputusan Pajak JHT hingga Aturan Outsourcing Ditargetkan Rampung Akhir Juli 2026
15 Juli 2026
Polda dan Kejati Perkuat Sinergi Penegakan Hukum di Jatim
14 Juli 2026
Bangkit Dari Trauma, Korban Dugaan Pelecehan Dapat Pendampingan dan Perlindungan Perbakin
14 Juli 2026
Ratusan Siswa Baru SMPN 2 Ngawi Dibekali Bahaya Radikalisme dan Exstremisme Oleh Densus 88
13 Juli 2026

MOST POPULAR

HEADLINE

Ratusan Siswa MPLS di Gresik Kenakan Jersey Piala Dunia, Belajar Jadi Juara Sejak Hari Pertama

HEADLINE

Kejati Jatim Tahan Direktur PT Niram, Tersangka Baru Korupsi KUR BNI Jember 41,4 Miliar

HEADLINE

Polisi Tahan ASN Aktif Pemkab Gresik, Diduga Ikut Nikmati Uang Penipuan SK Palsu

HEADLINE

Ratusan Siswa Baru SMPN 2 Ngawi Dibekali Bahaya Radikalisme dan Exstremisme Oleh Densus 88

LAINNYA

Digaji Uang Rakyat, Oknum Camat Di Madiun Main Game Online Saat Rapat Paripurna DPRD

15 Juli 2026

Keputusan Pajak JHT hingga Aturan Outsourcing Ditargetkan Rampung Akhir Juli 2026

15 Juli 2026

Polda dan Kejati Perkuat Sinergi Penegakan Hukum di Jatim

14 Juli 2026

Bangkit Dari Trauma, Korban Dugaan Pelecehan Dapat Pendampingan dan Perlindungan Perbakin

14 Juli 2026
metrotvjatim.commetrotvjatim.com
Follow US
© Copyright 2024. All Rights Reserved
  • About
  • Contact Us
  • Terms And Condition
  • Privacy Policy
  • Cyber Media Guidelines
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?