metrotvjatim.commetrotvjatim.com
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Inovasi
  • Live metro tvLive metro tvLive metro tv
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
metrotvjatim.commetrotvjatim.com
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Inovasi
  • Live metro tv
Search
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Hankam
  • Inovasi
  • Video
  • Indeks
  • Link Terkait
    • Live metro tv
    • About
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms And Condition
    • Cyber Media Guidelines
Follow US
© Copyright 2024. All Rights Reserved
LIVE TV
EKONOMI

KPK Minta AHY Segera Buat LHKPN

mahmud fauzi 25 Februari 2024
Share
1 Min Read

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), agar membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sesuai Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, menetapkan bagi Penyelenggara Negara (PN) yang baru diangkat pertama kali/berakhir jabatan/pensiun/diangkat kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan, wajib menyampaikan LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.

“Sebagai penyelenggara negara yang baru dilantik, Menteri ATR/BPN wajib menyampaikan LHKPN khusus awal menjabat,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya dilansir Sabtu, 24 Februari 2024.

Baca Juga:  Nekat Terobos Perlintasan Tertutup, Lansia Tewas Tertabrak KA di Blitar

Lebih lanjut, dia menjelaskan, KPK juga sudah berkoordinasi dengan kementerian tersebut terkait wajib lapor bagi pejabat yang masih menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara (PN), agar menyampaikan LHKPN periodik setiap 1 tahun sekali sampai batas waktu paling lambat 31 Maret 2024 dengan posisi harta kekayaan per tanggal 31 Desember.

Ali menjelaskan, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanat pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. 

SHARE NOW
Ad imageAd image

LATEST ARTICLE

Mantan operator forklift sukses menjadi petani selada hidroponik setelah resign dari pabrik
14 November 2026
Uang Tunai Rp160 Juta Raib Digondol Pencuri Bermodus Gembos Ban di Sidoarjo
14 November 2026
Jelang Penghujan Bupati Trenggalek Ajak Pegawai ‘Resik-Resik’ Kali
13 November 2026
Pabrik Gula Mojopanggoong Lampaui Target Produksi
13 November 2026
Wamendes Apresiasi BUMDes Sedatigede, Dijadikan Percontohan Desa Lainnya
13 November 2026

MOST POPULAR

HEADLINE

Polres Malang Buru Pelaku Curas yang Tewaskan Anak SD di Wagir

HUKUM

Polres Malang Ringkus Jaringan Narkotika Sita Sabu hingga Obat Terlarang

PENDIDIKAN

Ratusan Siswa Peringati Hari Pahlawan dengan Bersih Bersih Fasilitas Umum

HUKUM

Polres Malang Ungkap Dugaan Eksploitasi Seksual Modus Utang Arisan

LAINNYA

Jumat Keliling di Surabaya, Kapolda Jatim Ajak Orang Tua Cegah Perundungan Anak

13 November 2026

Lita Machfud Arifin Klarifikasi Ketidakhadiran 10 Anggota Fraksi NasDem DPRD Jatim, Bertepatan dengan HUT Partai Serentak Nasional

13 November 2026

Polri Serahkan Hasil Uji Forensik Ijazah Jokowi ke Penuntut Umum

13 November 2026

Menkeu: Pendapatan Negara Tembus Rp2.618 Triliun hingga Oktober 2026

13 November 2026
metrotvjatim.commetrotvjatim.com
Follow US
© Copyright 2024. All Rights Reserved
  • About
  • Contact Us
  • Terms And Condition
  • Privacy Policy
  • Cyber Media Guidelines
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?