Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Sugiono terus memastikan kehadiran negara dalam proses penyelamatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penyelesaian perumahan tetap dan pemulihan infrastruktur publik ini menjadi prioritas.
Negara akan terus hadir memastikan mereka bisa bangkit kembali,” ujar Sugiono dikutip dari Antara , Selasa, 13 Oktober 2026.
Pernyataan Sugiono itu disampaikan saat bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. Memasuki tahap pemulihan yang berpedoman pada Rencana Induk 2026–2028, Menko PMK mendorong program penyelarasan yang solid antara kementerian/lembaga dengan kebutuhan mendesak di daerah.
Bersama Mendagri selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas PRRP Sumatera, fokus diarahkan pada kesiapan pemerintah daerah dalam memfasilitasi relokasi lahan perumahan yang aman dan berkepastian hukum.
Sejalan dengan penyiapan lahan tersebut, Sugiono juga mengawal eksekusi fisik bersama Kepala BNPB. Saat ini, pembangunan perumahan tetap (huntap) di wilayah terdampak Sumatra terus dibangun dengan target 5.000 unit selesai pada tahun 2026, diiringi penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah senilai Rp702,93 miliar.
Selain kesiapan lahan dan infrastruktur, Sugiono menyinggung pelaksanaan program pemulihan yang berpacu dengan batas waktu tahun anggaran 2026. Ia menggarisbawahi perlunya jaminan antenatal agar eksekusi program lintas lembaga di lokasi bencana tidak terhenti di tengah jalan akhir menuju transisi 2027.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat penyuntas berjuang sendirian hanya karena pergantian tahun anggaran. Sinergi lintas sektor ini adalah wujud komitmen kita untuk memastikan proses pemulihan terus berkesinambungan, berjalan tuntas, dan tidak ada rakyat yang tertinggal,” Sugiono.
Di samping penuntasan pemulihan pascabencana Sumatera, Sugiono memfokuskan pertemuan pada langkah penanganan dan antisipasi risiko Karhutla di berbagai wilayah. Kemendagri didorong untuk mencatat jajaran kepala daerah agar memperketat pengawasan di akar rumput.
Instruksi kebijakan di tingkat daerah tersebut berjalan beriringan dengan langkah operasional BNPB di lapangan. Operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca terus dilakukan untuk mengurangi sisa titik api secara nasional.
Sementara itu, menghadapi potensi peningkatan bencana hidrometeorologi pada musim hujan, serta penanganan bencana lain seperti di Nusa Tenggara Timur dan Papua Pegunungan, Sugiono memastikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan mitigasi yang tengah dilakukan BNPB.
“Apabila terdapat kendala yang memerlukan keputusan taktis, Kepala BNPB dapat berkonsultasi langsung dengan saya agar penyelesaiannya dapat dipercepat,” ujar Sugiono.
